Kasus Perkosaan Terungkap, DPW - Kampud Provinsi Sumut Soroti RSUD Perdagangan

SIMALUNGUN - Belakangan ini kalangan warga menyoroti dan membahas kasus pemerkosaan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Perdagangan, Jalan Radjamin Purba, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Senin (22/04/2024) sekira pukul 10.15 WIB.

"Setelah tertangkap pelaku pemerkosaan yang terjadi di Gedung Lama RSUD Perdagangan, telah membuktikan bobroknya kinerja Direktur mengelola sistem keselamatan dan keamanan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, " ujar M. Aliaman melalui sambungan percakapan selular nya.

Baca juga: DPR RI Batalkan Pelaksanaan Pengadaan Gorden Rumah Jabatan Anggota di Kalibata

M Aliaman Sinaga mengutarakan, kasus perkosaan itu terjadi pada 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB lalu dan korban berinisial RA (25) berstatus petugas medis di RSUD Perdagangan secara resmi telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Simalungun.

"Pihak RSUD Perdagangan tidak memiliki empati atas penderitaan korban pemerkosaan tiga orang pria berinisial MF, DL dan AP saat bertugas shift malam, terkesan lepas tangan, " ungkap pria yang menjabat Sekretaris KNPI PK Bandar ini.

Baca juga: Illiza Sa’aduddin Djamal Kecam Pernyataan Rektor ITK Singgung SARA dalam Seleksi Beasiswa LPDP

Lebih lanjut, Aliaman Sinaga selaku Ketua DPW Komite Aksi Masyarakat Pemuda Untuk Demokrasi (DPW – Kampud ; red) Provinsi Sumatera Utara menerangkan, terjadinya kasus perkosaan itu akibat bobroknya kinerja Direktur RSUD Perdagangan mengelola sistem keamanan.

Baca juga: Tanaman Ulang Milik PTPN III Kebun Bangun Terlantar, Pemangku Jabatan Bungkam Dikonfirmasi

"Jaminan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan tidak dilaksanakan, oleh sebab itu pihak RSUD Perdagangan, maka dipertanyakan seperti apa pertanggungjawaban Direkturnya, " jelas Aliaman.

Baca juga: Persiapan Penyelamatan Aset Milik Negara Seluas 66 Hektar, Begini Penjelasan Kuasa Hukum PTPN III

Kemudian, Ia.menambahkan, pihaknya secara resmi akan melaporkan kelalaian pihak pengelola fasilitas kesehatan masyarakat yang terakreditasi dan berstatus Organisasi Pemerintah Daerah yang anggarannya ditanggung APBD Kabupaten Simalungun.

"Kita akan surati pihak DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun serta pihak RSUD Perdagangan segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP ; red) membahas kinetja dan berbagai permasalahan yang terjadi, " tandas Aliaman Sinaga.

Baca juga: Heintje G. Mandagi: Legalisasi 'Law As a Tool of Crime' di Penangkapan Wilson Lalengke

Terpisah, dr. Lidya Saragih selaku Direktur RSUD Perdagangan dimintai tanggapannya tentang sorotan tajam dan penyampaian tanggapan DPW Komite Aksi Masyarakat Pemuda Untuk Demokrasi (DPW – Kampud ; red) Provinsi Sumatera,

Namun, Direktur RSUD Perdagangan terkesan enggan menanggapi hingga rilis berita ini dilansir ke publik, perihal surat resmi yang akan disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk pihak RSUD Perdagangan.